Solusi Digital Terintegrasi untuk Pajak & Pendapatan Asli Daerah

Mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah di seluruh Nusantara melalui ekosistem Smart Tax berbasis cloud: SIMPADA, SIMPBB, SIBPHTB, OPTAX, dan SIMPASAR yang teruji tangguh, aman, dan patuh regulasi UU HKPD No. 1/2022.

Dashboard Eksekutif Aplikasi Pemda

Lintas Daerah

Kabupaten & Kota

Jawa, Luar Jawa, hingga Wilayah 3T

15+

Provinsi Nasional

Sumatera Barat s/d Papua Tengah

~90x

Kenaikan Pajak PBJT

Bukti Riil Implementasi OPTAX

26+ Tahun

Dedikasi E-Government

ISO 9001:2015 · Sejak 1998

Komitmen Nyata Alih Teknologi & Layanan On-Site

Jejak Langkah & Bukti Nyata Pendampingan di Lapangan

Kami hadir mendampingi ASN Bapenda secara langsung—mulai dari asistensi regulasi, instalasi perangkat kasir, bimbingan teknis modul, hingga rekonsiliasi data perpajakan di berbagai penjuru Nusantara.

Bimbingan Teknis SIMPADA Terintegrasi
Implementasi On-Site di Wilayah Pegunungan 3T
Evaluasi & Pelatihan SIMPADA Berkelanjutan
Persiapan & Pengembangan SIMPBB-SIBPHTB
Demonstrasi & Pemutakhiran Modul SIMPBB
Implementasi SIMPADA Wilayah Kepulauan
Kick-off Meeting Implementasi Pajak Daerah
Audiensi Strategis Pemkab Puncak ke CTU
Transfer Knowledge kepada Tim IT Bapenda
Penerapan SIMPADA Terpadu Multi-Pajak
Pelatihan Intensif Pengelolaan Piutang PBB
Review Audit Keamanan & ITSA SIMPBB-SIBPHTB
Diskusi Pengembangan Fitur Baru SIMPADA
Uji Fungsi & Pemutakhiran Sistem SIMPADA
Bimtek
Kota Malang, Jawa Timur

Bimbingan Teknis SIMPADA Terintegrasi

Pelatihan langsung kepada operator dan pejabat struktural Bapenda dalam tata kelola penetapan dan pembukuan pajak daerah.

Kepatuhan UU HKPD No. 1/2022
Sertifikasi Mutu ISO 9001:2015
Standar Format DJP Kemenkeu
Integrasi H2H Seluruh BPD & QRIS
26+ Tahun Reputasi Terpercaya

Portofolio Klien Pemerintah Daerah Se-Nusantara

Tersebar lintas pulau dan provinsi dari wilayah metropolitan Jawa hingga kepulauan dan pedalaman Indonesia

Lambang Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

Jawa Timur
Lambang Kab. Madiun

Kab. Madiun

Jawa Timur
Lambang Kota Blitar

Kota Blitar

Jawa Timur
Lambang Kab. Sukoharjo

Kab. Sukoharjo

Jawa Tengah
Lambang Kab. Magelang

Kab. Magelang

Jawa Tengah
Lambang Kab. Tabalong

Kab. Tabalong

Kalimantan Selatan
Lambang Kab. Hulu Sungai Selatan

Kab. Hulu Sungai Selatan

Kalimantan Selatan
Lambang Kab. Hulu Sungai Tengah

Kab. Hulu Sungai Tengah

Kalimantan Selatan
Lambang Kab. Tapin

Kab. Tapin

Kalimantan Selatan
Lambang Kab. Sinjai

Kab. Sinjai

Sulawesi Selatan
Lambang Kota Padang

Kota Padang

Sumatera Barat
Lambang Kota Malang

Kota Malang

Jawa Timur
Lambang Kota Pasuruan

Kota Pasuruan

Jawa Timur
Lambang Kab. Bima

Kab. Bima

Nusa Tenggara Barat
Lambang Kab. Maluku Tengah

Kab. Maluku Tengah

Maluku
Lambang Kab. Malang

Kab. Malang

Jawa Timur
Lambang Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Barat

Nusa Tenggara Barat
Lambang Kab. Sampang

Kab. Sampang

Jawa Timur
Lambang Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru

Kalimantan Selatan
Lambang Kab. Ngawi

Kab. Ngawi

Jawa Timur
Lambang Kota Bontang

Kota Bontang

Kalimantan Timur
Lambang Kab. Bondowoso

Kab. Bondowoso

Jawa Timur
Lambang Kab. Gorontalo

Kab. Gorontalo

Gorontalo
Lambang Kab. Seram Bagian Timur

Kab. Seram Bagian Timur

Maluku
Lambang Kab. Pohuwato

Kab. Pohuwato

Gorontalo
Lambang Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Gorontalo
Lambang Kab. Puncak

Kab. Puncak

Papua Tengah
Lambang Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

Jawa Timur
Lambang Kab. Madiun

Kab. Madiun

Jawa Timur
Lambang Kota Blitar

Kota Blitar

Jawa Timur
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH • ANATOMI KEBOCORAN PBJT • UU HKPD NO. 1/2022

Menutup Celah Kebocoran PAD dariJebakan "Setoran Pajak Flat"

Tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menuntut kemandirian anggaran. Namun, menaikkan tarif pajak PBB-P2 sangat berisiko memicu resistensi publik. OPTAX membongkar asimetri data pelaporan Self-Assessment pada PBJT Makanan & Minuman—menyelamatkan potensi ratusan miliar rupiah tanpa menaikkan tarif pajak rakyat.

Jalur Berisiko: Menaikkan Tarif / NJOP

Menaikkan tarif pajak langsung di tengah situasi ekonomi saat ini rawan memicu protes warga, penolakan pengusaha kuliner (PHRI), dan kegaduhan politik di daerah.

Jalur Tepat OPTAX: Awasi Titipan Uang Kasir

Konsumen sudah membayar PBJT 10% di kasir. OPTAX memastikan uang titipan masyarakat ini disetorkan 100% utuh ke Kas Daerah, bukan menguap karena laporan perkiraan mandiri.

Simulasi Agregat 500 Wajib Pajak Makanan & Minuman

Simulasi 500 WP: Pola Setoran Flat vs Potensi Nyata Lapangan

Berdasarkan Audit Metodologi Kapasitas Usaha & Rasio Pengunjung pada Studi Kasus Kota X

Pola Setoran Flat (Eksisting)500 WP

Total Setoran Pajak Saat Ini

Rp 19,500 Miliar/ Tahun

Setara Rp 1,625 Miliar / Bulan

Anomali Logika Lapangan

500 tempat kuliner di suatu daerah rata-rata hanya menyetor Rp 1,625 Miliar/bulan. Padahal restoran dan kafe terlihat selalu ramai pada jam makan siang dan malam.

Sistem Pelaporan:Self-Assessment Murni (Perkiraan)
POTENSI KEBOCORAN PAD (TAX GAP)

Celah Pendapatan yang Hilang per Tahun

Rp 166,125 Miliar/ Tahun Tidak Terhimpun
Rasio Flat vs Potensi Riil:~10x Lipat
Flat: 10,5%Celah OPTAX: 89,5%
+Rp 13,844 Miliar / BulanDapat diselamatkan dengan monitoring kasir transparan
Potensi Riil Termonitor OPTAXTarif PBJT 10%

Potensi Kas Masuk Seharusnya

Rp 185,625 Miliar/ Tahun

Setara Rp 15,469 Miliar / Bulan

Dasar Perhitungan Rasio Lapangan

1 Bon/Nota mewakili 2 s.d. 3 Orang Pengunjung (Pax)

Omzet Bulanan Riil:Rp 154,688 Miliar
Metode Pengawasan:Perekaman Transaksi Kasir Real-Time
Rp 166,125 Miliar

Potensi Tax Gap Tahunan (500 WP)

Kebocoran kas daerah yang dapat dicegah tanpa menaikkan tarif

~9,5x Lipat

Rasio Potensi vs Setoran Flat

Potensi penerimaan mencapai hampir 10 kali lipat ketika transaksi tercatat

Benchmark Kota Mitra

Validasi Empiris Lapangan

130 WP terhimpun Rp 5,9 Miliar/bulan (rata-rata omzet Rp 14 Jt/hari)

*Simulasi fiskal mengacu pada kajian rasio kepatuhan PBJT & standar operasional kuliner (1 nota transaksi mewakili rata-rata 2–3 orang pengunjung).

1. Empat Jalur Kasir Terbuka

Terkoneksi via Open API, scraping POS online, import rekapitulasi, hingga aplikasi kasir m-POS Android gratis bagi UMKM tanpa membebani hardware mahal.

2. Deteksi Anomali & Rekonsiliasi SPTPD

Penyandingan otomatis antara rekaman transaksi aktual OPTAX vs laporan setoran WP. Notifikasi Red Flag langsung aktif jika ada selisih omzet atau mesin offline saat jam sibuk.

3. End-to-End Managed Service

Didukung survei lokasi, pelatihan kasir, patroli visit bulanan, unit backup pengganti, dan asistensi rekonsiliasi data closing bulanan sebagai bukti pembanding resmi Bapenda.

Konsultasi Resmi Bapenda & Pemda

Diskusikan Pemetaan Potensi PBJT & Simulasi Tax Gap di Daerah Anda

Konsultasikan audit data setoran historis, klasifikasi WP prioritas, dan uji kepatuhan transaksi bersama tim konsultan resmi OPTAX PT Cendana Teknika Utama.

5 Lini Produk Utama Aplikasi Pemda

Seluruh modul dibangun dengan arsitektur cloud terstandarisasi, aman, serta siap terintegrasi satu sama lain (interoperabilitas) untuk mewujudkan sistem satu data pendapatan daerah.

Produk Unggulan
optax.aplikasipemda.comOnline
OPTAX Control PanelProduk Unggulan
● Terhubung H2H BankDJP Verified
Database PostgreSQL Cloud100% Real-Time

OPTAX

Optimalisasi Pajak Daerah

Platform pengawasan transaksi kasir Wajib Pajak PBJT (resto, hotel, hiburan, parkir) secara real-time berbasis rekaman data kasir dan integrasi POS untuk menutup kebocoran PAD.

  • Perekaman Kasir Non-Intrusif
  • Deteksi Anomali Omzet
  • Laporan Kepatuhan PBJT
PBB-P2
simpbb cloud service.aplikasipemda.comOnline
SIMPBB Cloud Service Control PanelPBB-P2
● Terhubung H2H BankDJP Verified
Database PostgreSQL Cloud100% Real-Time

SIMPBB Cloud Service

Manajemen PBB-P2 Modern

Pengelolaan siklus Pajak Bumi & Bangunan berbasis cloud sesuai standar DJP Kemenkeu, dilengkapi integrasi H2H Bank Daerah dan pencetakan massal SPPT elektronik.

  • Standar Format DJP Kemenkeu
  • H2H BPD & Virtual Account
  • Rekonsiliasi Otomatis
BPHTB Online
sibphtb cloud.aplikasipemda.comOnline
SIBPHTB Cloud Control PanelBPHTB Online
● Terhubung H2H BankDJP Verified
Database PostgreSQL Cloud100% Real-Time

SIBPHTB Cloud

Verifikasi BPHTB Terintegrasi

Sistem alur BPHTB multi-role (PPAT, Bapenda, BPN) terintegrasi ID Billing perbankan, validasi NOP PBB 5 tahun terakhir, dan verifikasi sertifikat digital.

  • Multi-Aktor (PPAT, Bapenda, BPN)
  • Verifikasi Tunggakan 5 Thn
  • ID Billing & QRIS BPD
Pajak Daerah
simpada.aplikasipemda.comOnline
Antarmuka SIMPADA

SIMPADA

Sistem Pajak Daerah 9+ Jenis

Pengelolaan 9+ jenis pajak daerah berbasis Odoo 14 / PostgreSQL dengan pelaporan e-SPTPD mandiri, modul pemeriksaan pajak, penetapan SKPD, dan penagihan piutang.

  • Arsitektur Odoo 14 Enterprise
  • E-SPTPD Self-Assessment
  • Dashboard Eksekutif Kaban
Retribusi Pasar
simpasar.aplikasipemda.comOnline
SIMPASAR Control PanelRetribusi Pasar
● Terhubung H2H BankDJP Verified
Database PostgreSQL Cloud100% Real-Time

SIMPASAR

Retribusi Pasar & Lapak

Manajemen pasar daerah terpadu: pemetaan lapak/kios pedagang, aplikasi Android juru pungut e-retribusi lapangan, struk thermal, dan integrasi kas perbankan.

  • Aplikasi Android Juru Pungut
  • Pemetaan Kios & Pedagang
  • Cetak Struk Thermal Bluetooth
Pendampingan Penuh

Dukungan Teknis & Bimtek ASN

Mendampingi Bapenda dari validasi data piutang, bimtek ASN, hingga dukungan audit pengawasan BPK secara berkelanjutan.

Tim Konsultan Standby di Kantor Pusat & Depok
Pendampingan On-Site Langsung ke Daerah
Jadwalkan Presentasi Teknis

3 Paket Solusi Tematik Pemerintahan Daerah

Dirancang khusus untuk memecahkan problematika spesifik di Bapenda: kebocoran omzet kasir, antrean panjang loket pelayanan PBB, hingga lambatnya pelaporan SPTPD manual.

Solusi Optimalisasi & Peningkatan PAD Daerah

Solusi UnggulanSinergi Strategis: OPTAX + SIG PBB (SmartMap GIS)

Menjawab tantangan defisit fiskal akibat penurunan TKD APBN. Menggabungkan monitoring transaksi kasir PBJT real-time di kasir restoran/hotel dengan pemetaan spasial GIS untuk mendeteksi objek pajak baru yang belum terdaftar.

Pemasangan Tapping Box Kasir
Peta Tematik Spasial Polygon
Deteksi Potensi Pajak Baru
Audit Kepatuhan Pelaku Usaha
Tersedia untuk Pengadaan APBD & E-KatalogPelajari Arsitektur Solusi

Digitalisasi Layanan PBB-P2 Terpadu

Layanan MasyarakatSIMPBB Cloud + E-Pelayanan + WP PBB GO

Transformasi total layanan PBB dari manual menjadi digital. Masyarakat dapat mengajukan mutasi nama, pembetulan, dan cetak e-SPPT dari rumah serta membayar secara instan via QRIS / Virtual Account Bank Daerah.

Pengelolaan Database Standar DJP
Portal Mutasi Online Warga
Aplikasi Mobile WP PBB GO
Integrasi H2H Seluruh BPD
Tersedia untuk Pengadaan APBD & E-KatalogPelajari Arsitektur Solusi

Digitalisasi Pajak Daerah & E-SPTPD

Modernisasi PBJTSIMPADA + Mobile Wajib Pajak Daerah

Sistem pelaporan pajak daerah berbasis web (Odoo 14) untuk 9 jenis pajak. Wajib Pajak restoran dan hotel melaporkan omzet bulanan secara mandiri via aplikasi mobile, terhubung dengan modul penetapan SKPD dan pembukuan kas Bapenda.

E-SPTPD Self-Assessment
Penetapan SKPD & Nota Hitung
Modul Pemeriksaan Pajak
Sinkronisasi Kas Daerah
Tersedia untuk Pengadaan APBD & E-KatalogPelajari Arsitektur Solusi

Teruji di Berbagai Pemerintah Daerah dari Barat hingga Timur

Keandalan sistem Aplikasi Pemda telah terbukti bukan hanya di kota metropolitan Jawa, tetapi juga di wilayah kepulauan Maluku hingga daerah pedalaman pegunungan Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Peta Jangkauan Layanan Nasional

Bukti Skalabilitas

Arsitektur cloud kami memastikan performa tetap cepat dan sinkronisasi H2H perbankan stabil meski diakses dari wilayah dengan tantangan konektivitas.

NasionalCakupan Mitra
15+Provinsi
100%Online SLA

Jawa & Madura

11 Daerah

Malang, Blitar, Lamongan, Madiun, Pasuruan, Sampang, Ngawi, Bondowoso, Sukoharjo, Magelang

Kalimantan

6 Daerah

Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Banjarbaru, Bontang

Sulawesi & Gorontalo

4 Daerah

Sinjai, Kab. Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango

Bali, NTB & Maluku

4 Daerah

Bima, Lombok Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur

Sumatera & Papua

2 Daerah Simbolis

Kota Padang (Sumbar) & Kab. Puncak (Papua Tengah)

Implementasi Spesial

Kab. Puncak, Papua Tengah

Penerapan e-retribusi dan sistem pendapatan daerah di daerah 3T dengan pendampingan teknis langsung dari tim engineer kami.

Terverifikasi Beroperasi

Mengapa Bapenda Memilih Aplikasi Pemda?

Dedikasi lebih dari 26 tahun mengawal modernisasi administrasi pemerintahan daerah dengan fondasi teknologi yang aman, terstandarisasi, dan bebas risiko kegagalan sistem.

Cloud Native Tanpa Beban Server Fisik

Pemda tidak perlu mengalokasikan ratusan juta APBD untuk membeli server fisik, pendingin data center, dan perawatan hardware. Arsitektur cloud kami menjamin uptime 99.9% dengan backup terenkripsi harian.

Kepatuhan Regulasi UU HKPD & Standar DJP

Seluruh formula perhitungan tarif pajak, objek PBJT, validasi NOP, hingga pelaporan telah disesuaikan penuh dengan UU No. 1/2022 (UU HKPD) dan standar pertukaran data Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Integrasi H2H Seluruh BPD & Kanal Pembayaran

Sistem telah teruji terhubung langsung (Host-to-Host) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di berbagai provinsi, mendukung QRIS Dinamis, Virtual Account, serta kanal pembayaran modern lainnya.

Pendampingan On-Site & Cleansing Piutang

Kami bukan sekadar penjual software lepas. Tim ahli kami mendampingi Bapenda langsung di lokasi untuk validasi dan pembersihan data piutang PBB masa lalu, bimtek ASN, hingga pendampingan audit resmi BPK.

PT Cendana Teknika Utama (Divisi E-Government)

Berdiri sejak 1998 · Sertifikasi Mutu ISO 9001:2015 · Kantor Malang & Depok · Anggota ASPILUKI

Optimalkan PAD & Kemandirian Fiskal Daerah Anda Bersama Kami

Jadwalkan audiensi teknis, simulasi analisis potensi omzet PBJT melalui OPTAX, atau demonstrasi langsung modul SIMPADA, SIMPBB, dan SIMPASAR bersama tim konsultan kami.

Respon Cepat < 24 Jam Kerja
Tersedia di E-Katalog & Pengadaan Resmi
Didampingi Konsultan Khusus Bapenda