Apa Perbedaan Smart City Dengan E-Government ?

Aplikasipemda.com. Di Indonesia sering terdapat kerancuan pengertian antara istilah Smart City dengan e-government, padahal keduanya memiliki pengertian dan cakupan yang relatif berbeda.   E-Government atau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pemanfatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung aktivitas-aktivitas organisasi pemerintah, termasuk meningkatkan kualitas layanan publik dan manajemen internal organisasi pemerintah. Pengelompokan aktivitas-aktivitas yang didukung e-government ini mencakup:

  • G2G (Government to Government), yakni aktivitas antar organisasi pemerintah, baik internal maupun eksternal, baik dengan instansi horisontal maupun instansi vertikal, sebagai contoh: host to host PBB-P2 dan BPHTB antara Bapenda dengan BPN, perhitungan gaji karyawan pemerintah, dokumentasi inventarisasi kantor, dan laporan ke instansi pusat.
  • G2C (Government to Citizen), yakni aktivitas layanan pemerintah kepada masyarakat, seperti layanan SIM, akte kelahiran, KTP, IMB, dan lain-lain.
  • G2B (Government to Business), yakni aktvitas layanan pemerintah kepada kalangan bisnis, seperti laporan pajak, ijin usaha, aplikasi e-SPTPD dan lain-lain.

Perbedaan antara e-Government dan Smart City

e-government-vs-smartcity
Sumber dari Buku Smart City 2019 Konsep, Model dan Teknologi, Bunga Rampai Pengetahuan, Gagasan, & Rekomendasi ITS untuk Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung pengembangan smart city di Indonesia. Pemerintah pusat bahkan pernah mencanangkan program 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah harus mempertimbangkan penganggaran secara matang apakah mampu bertahan memenuhi kebutuhan anggaran dalam membangun smart city.

Adapun program Menuju 100 Smart City menyasar pemerintah daerah yang telah menyiapkan berbagai infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi yang mengatur kebijakan tersebut. Beberapa contoh pemerintah daerah yang menjadi peserta program ini antara lain Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Solo.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn