SIM PBB-P2

sismiop-pbb-p2

Sistem informasi manajemen PBB-P2, sistem informasi pengelolaan  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sim pbb-p2, sismiop pbb p2, sismiop bapenda, sismiop djp, sismiop online, aplikasi sismiop pbb, aplikasi i-sismiop, i-sismiop dan sig, sismiop pbb, sismiop pajak, program sismiop, software sismiop, harga software sismiop, konsultan sismiop.

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan dana guna pembiayaan pembangunan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pendapatan berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sistem aplikasi sismiop PBB-P2 yang selama ini digunakan Pemerintah Kota/Kabupaten dipandang kurang dapat memenuhi keutuhan. Hal ini disebabkan sistem aplikasinya tidak dapat di modifikasi/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Program aplikasi yang dibutuhkan saat ini yaitu sistem yang dapat berjalan baik di web base dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, baik dari aspek program atau pun akurasi-nya dan dapat mengkombinasikan minimal untuk jenis pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Sistem aplikasi PBB-P2 dan BPHTB dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kota / Kabupaten dengan tujuan terciptanya basis data terkini PBB-P2 dan BPHTB dan peningkatan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.

Adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maka pemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB)sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebelumnya juga telah dialihkan pengelolahan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).

Download Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  1. Mampu mengelola data objek pajak (OP) yang berjumlah besar dengan baik.
  2. Mempercepat dan memudahkan proses penetapan PBB dengan prosedur hitungan yang seragam dan akurat.
  3. memberikan informasi data OP secara mudah, cepat & akurat, untuk mempermudah pengambilan keputusan.
  4. dapat diintegrasikan dengan aplikasi pajak BPHTB dan basis data spasial yang dikelola oleh SIG PBB.
  5. membantu perhitungan NJOP tanah dan bangunan secara massal.
  6. Mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian pelayanan kepada wajib pajak (WP).

Tab Content

Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SIM PBB-P2) adalah solusi sistem informasi berbasis web untuk memudahkan dinas dalam mengelola pajak PBB-P2 dengan fitur yang diadopsi dari aplikasi SISMIOP Ditjen Pajak, meliputi:

  • Pendataan : untuk memperoleh data objek dan subjek PBB.
  • Penilaian : untuk menentukan NJOP dasar pengenaan PBB
  • Penetapan : untuk menetapkan objek, wajib & besarnya PBB.
  • Penerimaan : untuk melakukan pencatatan pembayaran PBB.
  • Penagihan : agar penanggung pajak melunasi utang pajak.
  • Pelayanan : untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan.
Tab Content