Host to Host Aplikasi PBB Online

Sistem On-Line Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SOPP-PBB).  Aplikasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, aplikasi pembayaran pbb, aplikasi bayar pbb, aplikasi pembayaran pajak daerah, aplikasi pembayaran pajak online.

Perkembangan pengelolaan pendapatan daerah baik dari aspek regulasi maupun teknis dan prosedur pengelolaan untuk menuju terwujudnya pengelolaan yang semakin akuntabel, transparan menuntut lembaga  pemerintah mampu mengimplementasikan setiap perubahan dimaksud dalam sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan daerah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah, termasuk pemberian kewenangan daerah untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak PBB merupakan sub Pajak Daerah yang potensi penerimaannya begitu besar. Pemerintah Daerah memerlukan langkah yang terencana dalam pengelolaan pemungutan Pajak PBB. Mengelola pajak PBB berkaitan dengan aspek pelayanannya. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan. Dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga target penerimaan tercapai. Kebijakan itu antara lain penetapan sistem pemungutan yang proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kelurahan/Desa mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayarannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu mempersiapkan suatu sistem aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan agar sistem pajak dapat berjalan lancar, akurat dan transparan yang pengelolaan pajak dapat terpantau dengan mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah secara maksimal pada sektor pajak PBB.

Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah diperlukan sebuah sistem dan prosedur yang jelas dan data yang akurat untuk mempermudah pengurusan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Garis Besar Host to Host Aplikasi PBB dengan Tempat Pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Mengintegrasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ada secara host to host payment dengan Bank Persepsi.
  2. Mempermudah pekerjaan dalam proses pelayanan pembayaran pajak PBB oleh Wajib Pajak dan memperingan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga petugas dapat berkosentrasi dalam penggalian potensi pajak PBB yang ada.
  3. Saat ini tuntutan pengelolaan system pendapatan dan penyajian informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi pendapatan di BADAN PENDAPATAN DAERAH semakin meningkat, di lain pihak dukungan pembuatan Pelaporan di lingkungan BADAN PENDAPATAN DAERAH memerlukan penanganan dan perhatian tersendiri guna mewujudkan penyampaian kualitas data dan Informasi tentang pendapatan daerah kepada masyarakat luas;
  4. BADAN PENDAPATAN DAERAH mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyampaian kualitas informasi tersebut yang selalu dikembangkan dengan disesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat agar di peroleh hasil pekerjaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan akurat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sistem dan basis data yang dapat semakin memudahkan para Pengambil keputusan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan integrasi host to host payment pada badan pendapatan daerah dengan bank maluku, dengan mewujudkan kegiatan online host to host payment Aplikasi Software PBB P-2 dengan Bank Persepsi.

Dasar hukum dan Latar belakang        

  1. Undang-Undang No : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
  2. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan

Maksud dan tujuan           

Maksud dari pekerjaan online host to host payment antara Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Bank Daerah adalah sebagai berikut.

  1. Meningkatkan layanan kepada  wajib  Pajak  Daerah,  khususnya  PBB P-2;
  2. Mengintegrasikan host to host pembayaran pajak PBB-P2 dengan Bank Maluku;
  3. Memudahkan Pengelolaan Pembayaran Pajak dari wajib pajak ke badan pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran       

Sasaran yang hendak dicapai Host to Host Aplikasi PBB Online antara lain:

  1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
  2. Waktu dan biaya lebih efisien, karena Wajib Pajak tidak perlu mendatangi Badan Pendapan Daerah dan dapat terhindar dari antrian.
  3. Terbentuk Sistem Informasi Pajak Daerah, khususnya PBB P-2 yang lebih baik guna meningkatkan layanan pada Wajib Pajak dan Sistem pelaporan yang up to date;
  4. Ketepatan laporan penerimaan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank Daerah.
  5. Mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang dapat mengolah informasi data Obyek/Subyek melalui komputerisasi.
pos-pbb
Alur Sistem Payment Online System PBB-P2

Payment Online System (POS). POS PBB merupakan suatu aplikasi pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran PBB dan pemantauannya. Dengan adanya POS PBB, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 di setiap tempat di wilayah Indonesia tanpa terikat dengan wilayah administrasi. Selain itu, dengan aplikasi POS PBB ini akan menunjang monitoring arus penerimaan PBB P2 ke kas daerah dari Kantor Pelayanan dan Bank tempat pembayaran. Bahkan untuk saat ini sistem POS PBB sudah mulai berkembang kea rah pembayaran melalui internet banking, dan e-commerce.

Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai alur proses dari pembayaran PBB adalah sebagai berikut :

  • Pada awal tahun, SISMIOP (Sistem Informasi Objek Pajak Daerah) melakukan proses cetak masal SPPT. Pada proses ini SISMIOP menghasilkan basis data Ketetapan Tagihan PBB (SPPT) atas tahun berjalan.
  • SPPT dibagikan kepada Wajib Pajak melalui jalur yang sudah ditentukan (melalui kantor-kantor kelurahan).
  • Data-data dari SISMIOP diambil oleh Pusat Data SOP PBB On Line jaringan Local Area Network (LAN) melalui proses sinkronisasi yang dilakukan secara
  • Dengan membawa SPPT, Wajib Pajak dapat melunasi PBB-nya di Bank Tempat Pembayaran terdekat atau yang paling mudah
  • Pembayaran Wajib Pajak dicatat dan direkam pada basis data SOPP-PBB On Line pada modul pembayaran di bank Tempat Pembayaran PBB.

Pemerintah Daerah melakukan ekspansi terhadap sistem transaksi pembayaran pajak khususnya PBB secara offline kini telah ditambahkan lagi fasilitasnya dengan sistem pembayaran PBB secara Online electronic payment melalui Bank. Sistem On Line Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SOPP- PBB) yang sudah ada sangat membantu pemerintah dalam mengontrol data transaksi pembayaran pajak, kemudahan itu ada karena fasilitas end to end atau host-to-host menggunakan teknik switching antara institusi yang terkait di dalamnya. Dengan dipasangkan ISO 8583 pada Sistem On Line Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SOPP-PBB) yang sudah berjalan sebagai interface ataupun bridge antara server melalui masing-masing switch yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan pihak Bank Persepsi guna mengoptimalkan proses transaksi keuangan secara elektronik dan sebagai wujud jaminan yang disediakan dari pihak penyedia layanan untuk dapat mencakup layanan yang lebih luas. Jika di Instansi Anda ada pekerjaan online host to host Aplikasi PBB P2, PT. Cendana Teknika Utama siap membantu Anda dalam konsultansi pengembangan dan pendampingan dalam implementasi Sistem On-Line Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SOPP-PBB). Hubungi konsultan Aplikasi Sismiop PBB kami Hidayatullah Ainun Barkah, Whatsapp 0811-3030-059, atau kunjungi website aplikasi Pemda.