E-BPHTB

Sistem Informasi Manajemen BPHTB, e-BPHTB, BPHTB Online, aplikasi SIM-BPHTB, aplikasi e-BPHTB, aplikasi BPHTB Online, aplikasi pajak BPHTB web, aplikasi pajak daerah.

Manajemen pengelolahan sistem pembayaran BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) pada awalnya dilakukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang dibawahi Departemen Keuangan.

BPHTB pada hakekatnya adalah pajak daerah kota/kabupaten. Untuk lebih meningkatkan peran Pemerintah daerah, maka lahirlah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satu Point dalam undang undang itu adalah pengalihan manajemen pengelolahan BPHTB dari DJP ke Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Proses pengalihan ini harus sudah dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2011. Oleh kanena itu Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mempersiapkan diri untuk menerima proses pengalihan tersebut. 

Terkait dengan kondisi di atas, maka dalam pelimpahan kewenangan ini perlu kesiapan terhadap 4P, yaitu Peraturan, Peralatan, Pembiayaan dan Personel. Pendapatan BPHTB Nasional pada tahun 2011 diproyeksikan bisa mencapai angka 8 trilyun, karena besarnya angka tersebut pengelolaan BPHTB mutlak harus dilakukan dengan system yang terintegrasi untuk menghindari kebocoran yang pada akhirnya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

aplikasi-e-bphtb

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas  perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Peraturan terkait lainnya antara lain:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000,
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006,
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009.

Subjek BPHTB

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan kata lain adalah pihak yang menerima pengalihan hak baik itu badan mapupun orang pribadi. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

Objek BPHTB

Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru Perolehan hak tersebut meliputi;

a. Pemindahan hak

  1. Jual beli,
  2. Tukar menukar,
  3.  Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu,
  4.  Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setalah pemberi hibah meninggal dunia,
  5. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan atau bangunan dalam garis keturunan lurus,
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau kepada badan hukum lainnya,
  7. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama  atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama,
  8.  Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut,
  9. Penunjukkan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang,
  10. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan  berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung,

1.    Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut,

2.   Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama,

3. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

b. Pemberian hak baru.

1.    Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak,

2.    Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Sistem Informasi Manajemen BPHTB ini adalah

  • Sistem aplikasi BPHTB yang terdiri dari modul pendataan/registrasi, verifikasi, pemeriksaan, penerimaan/pembayaran dan pelaporan yang lebih handal.
  • Pemerintah Daerah dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi di sisi wajib pajak daerah maupun objek pajak daerah lainnya.
  • Sistem pembayaran yang lebih dapat diandalkan, lebih luas, sederhana tapi accountable. Dengan pembayaran akan lebih transparan, efisien dan mudah dalam monitoring pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
  • Sistem BPHTB yang terkomputerisasi dan dapat sinkron datanya dengan database SISMIOP PBB P2.

Tab Content

Modul-modul yang terdapat dalam aplikasi ini adalah :

  1. Modul PPAT/Notaris
  2. Modul Pelayanan
  3. Modul Verifikasi (Kasubid)
  4. Modul Verifikasi ( Kabid)
  5. Modul BPN
  6. Modul Administrator
  7. Integrasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan PBB P2

aplikasi-bphtb-online